“Dapat menjelaskan” bukan izin untuk diam: menguji alasan MK tentang partisipasi publik
Putusan MK 257/PUU-XXIII/2025 mempertahankan norma penjelasan kepada publik. Melalui Fuller, esai ini menguji apakah penegasan hak sudah memberi pegangan untuk menilai pelaksanaannya.
Baca tulisan